skip to Main Content

TUGAS & FUNGSI

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyeleggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Dinas dimaksud sebagai berikut :

  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. Membagi tugas kepada bawahan tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing- masing;
  4. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  5. Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  6. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengendalikan penyelenggaraan program operasional bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan berlaku;
  7. Mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
  8. Mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra kerja untuk peningkatan dibidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  9. Menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima informasi serta data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas;
  10. Mengesahkan keputusan Kepala Dinas, surat dan naskah dinas dengan menandatanganinya untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan dan sasarannya;
  11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, pemberdayaan sosial, kelembagaan dan penanganan fakir miskin, pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  12. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas UPTD dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;
  13. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan;
  14. Melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

  • Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  • Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  • Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

  • Mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;
  • Merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
  • Menyelenggarakan kegiatan pemberian dukungan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan pengembangan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pendayagunaan kepegawaian baik untuk pemberian reward maupun punishment sesuai ketentuan berlaku dan kebijakan daerah dalam pembinaan disiplin pegawai;
  • Mengkordinasikan penyusunan laporan realisasi pencapaian kinerja dinas berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari Bidang-Bidang;
  • Mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
  • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin yang meliputi Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemitraan Sosial, serta Penanganan Fakir Miskin.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :
  • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pemberdayaan kelembagaan, sosial masyarakat dan restorasi sosial;
  • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
  • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penanganan fakir miskin;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai berikut :

  • Menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  • Merencanakan operasional Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
  • Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin. dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
  • Menyelenggarakan program pemberdayaan sosial dalam arti menyelenggarakan upaya pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pengembangan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial, peningkatan keberdayaan sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota dan kelurahan;
  • Menyelenggarakan pembinaan dengan memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan tugas Upaya Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin serta pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
  • Menilai prestasi kerja jabatan di bawahnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
  • Mengkoordinasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
  • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PELAYANAN, PENANGANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial yang meliputi Pelayanan dan Bantuan Sosial, Penanganan Masalah Sosial, serta Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
  • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pelayanan, Penanganan Dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dan landasan kerja;
  • Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan bantuan sosial;
  • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penanganan masalah sosial;
  • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program rehabilitasi dan jaminan sosial;
  • Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan langsung; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

  • Menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  • Merencanakan operasional Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
  • Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial lingkup daerah;
  • Menyelenggarakan program pembinaan terhadap organisasi masyarakat di bidang penanggulangan bencana serta bimbingan terhadap tenaga pekerja sosial masyarakat dan tenaga kerja sosial kecamatan dalam upaya pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial;
  • Mengendalikan pelaksanaan program penanganan masalah sosial dalam arti melaksanakan pendataan, penyusunan usulan penanganan masalah social orang tidak waras, penyandang cacat dan anak putus sekolah;
  • Menyelenggarakan program rehabilitasi dan jaminan sosial dalam arti melakukan pendataan, membuat usulan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan Napza;
  • Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan dalam rangka rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat penyandang masalah sosial di lingkup tugas bidang;
  • Menilai prestasi kerja jabatan di bawahnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
  • Mengkoordinasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
  • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak;
  • Pemberian dukungan, dan penganggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak; dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

  • Penyusun rancangan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  • Merencanakan operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
  • Mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Advokasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  • Mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  • Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  • Menilai presentasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
  • Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  • mengkoordinasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
  • membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberi dukungan atas pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  • Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

  • Menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  • Merencanakan operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi, analiis program dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan pemberdayaan keluarga berdasarkan ketentuan yang ada agar tercapai pelaksanaan program KKBPK dengan baik dan lancar;
  • Melaksanakan administrasi dibidang Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi dibidang Keluarga Berencana;
  • Melaksanakan Pengembangan informasi Keluarga Berencana berdasarkan petunjuk yang ada agar program Kependudukkan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat berjalan dengan baik;
  • Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang keluarga berencana;
  • Mendistribusikan alat kontrasepsi dan efek ke Puskesmas, rumah sakit dan acara momen tertentu berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pedistribusian alkon dan non alkon yang di terbitkan oleh BKKBN pusat agar tercapai target yang telah ditentukan;
  • Mengkoordinasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
  • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Back To Top